tentang Pemilu/Golput, KH Ma'ruf Amin mnganjurkan agar mereka berpikir jernih. "Fatwa ini dilahirkan agar umat Islam semakin mewarnai politik di negeri ini. Kalangan Gereja dan non Muslim saja tidak menganjurkan golput untuk warganya,"jelas Ketua Komisi Fatwa MUI ini di depan 300 pimpinan pondok pesantren se Indonesia kemarin (12/2) di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta.
Ma'ruf Amin mengharapkan agar kalangan masyarakat menghormati fatwa MUI ini. Fatwa ini lahir setelah melewati perdebatan panjang ratusan ulama dari berbagai daerah dalan pertemuan nasional Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa ke III MUI di Sumatra Barat beberapa waktu lalu.
"Tidak ada pesanan atau tekanan dari pihak manapun, fatwa ini semuanya dihasilkan dari sidang yang terbuka,"tegasnya. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI, menurut Amin, lahir karena permintaan masyarakat baik tertulis maupun lisan.
Ketua Komisi Fatwa MUI ini menyadari bahwa calon-calon wakil rakyat yang Muslim tidak sempurna akhlaknya. "Tidak sempurna dalam sidiq, amanah, tabligh atau fathonahnya. Tapi kita cari dan pilih yang mendekati,"ungkapnya.
Ma'ruf Amin juga membantah adanya tuduhan beberapa kalangan, bahwa MUI masuk dalam wilayah politik.
"Di sini MUI masuk dalam etika politik, bukan politik praktis. MUI tidak mengeluarkan fatwa siapa dan partai apa yang harus dipilih,"tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pof. Dr. KH Didin Hafidhuddin dan KH Kholil Ridwan juga mengharapkan agar mayarakat menghormati fatwa MUI.baik tentang pemilu (golput), rokok, korupsi dan lain-lain.
"Kami mendukung fatwa MUI dan minta masyarakat menghormatinya,"tegas Ketua Majelis Pimpinan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) ini.
Dalam acara Ijtima' Nasional BKsPPI yang berlangsung 11-12 Februari 2009 ini, dikeluarkan berbagai rekomendasi di antaranya;agar organisasi-organisa si Islam mendorong masyarakat untuk memilih para wakil rakyat maupun presiden yang berpihak kepada syariat Islam di Indonesia dan berakhlakul Karimah. Selain itu, meminta ormas-ormas Islam dan organisasi politik Islam, tetap menjaga ukhuwah Islamiyah terutama ketika menghadapi pemilu 9 April 2009 mendatang, maupun juga dalam pemilihan presiden.
Ijtima' juga memiknta agar pemerintah melalui Menteri Luar Negeri melakukan perlindungan terhadap pengungsi Muslim Rohingya yang saat ini sedang berada di Aceh. Para pengungsi itu seperti diketahui telah mengalami penderitaan yang luar biasa karena telah diusir dan dianiaya di negaranya, Myanmar.
Sehubungan dengan pencitraan yang buruk tentang pesantren pada film "Perempuan Berkalung Sorban" (PBS), forum Ijtima' juga merekomendasikan adar pemerintah melalui lembaga Sensor Film (LSF) dan Menteri Komunikasi dan Informasi untuk mencabut film tersebut dari peredaran.
Rekemondasi lainnya, adalah menyeru kepada masyarakat agar benar-benar memboikot produk-produk Israel (dalam acara itu secara tegas Wakil Ketua Umum BKsPPI KH Kholil Ridwan menyeru kepada para pimpinan pesantren dan umat Islam agar memboikot produk minuman "Aqua")
Dalam pertemuan nasional BKsPPI itu juga disepakati tentang pembangunan kembali Ma'had-Ma'had Ali di tanah air dengan tujuan untuk melahirkan cendekiawan santri. BKsPPI juga akan membantu pesantren-pesantren di tanah air untuk menyeleksi buku-buku atau kitab yang dijadikan rujukan dalam kurikulum atau pembinaan wawasan santri. Karena BKsPPI melihat bahwa beberapa buku-buku yang berisi liberalisme, pluralisme, multikulturalisme dan sekulerisme sudah mulai ada yang memasukkan ke pesantren-pesantren .
Pada Ijtima' Nasional ini juga ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat BKsPPI, KH Abdul Rasyid Abdullah Syafii (Pesantren Asy Syafiiyah), Ketua Dewan Pimpinan Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin (Pesantren Ulil Albab), Ketua Umum Badan Pelaksana KH Mahrus Amin (Pesantren Darun Najah) dan Wakil Ketua Umum KH Kholil Ridwan (Pesantren Husnayain). [nh/www.hidayatullah. com]
oggix.com : Free Shoutbox & Complete Blog Tools
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
EmoticonEmoticon